kepentingan mineral pertambangan

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL …

pertambangan mineral dan batubara.1 Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di atas mengandung berbagai unsur kepentingan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pertambangan, antara lain kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara

Kementerian ESDM Paparkan 13 Isu Utama Revisi UU Minerba ...

 · Bisnis , JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah isu strategis dalam revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan isu utama di dalam revisi UU Minerba berasal dari usulan pemerintah maupun DPR.

Direktur Cirrus: Pemerintah Lirik Investasi Pertambangan ...

 · "Jadi pertambangan ini, ini juga harus dilihat dari konteks bagaimana kita mendudukkannya kalau kita lihat ya mineral dan batubara harus bisa memenuhi kepentingan nasional dan kepentingan nasional itu yang yang disebutkan di dalam pembukaan undang-undang yaitu untuk kedaulatan negara untuk mensejahterakan untuk kecerdasan kan kita setara ...

Bahaya Pertambangan Ilegal terhadap Lingkungan | Agincourt ...

 · Dampak pertambangan ilegal merugikan lingkungan dan mengancam masyarakat. Sektor pertambangan adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam (mineral dan batubara) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Aktivitas pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar (good mining practice).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MINERAL …

untuk kepentingan dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium,

Pemangku Kepentingan dalam Bisnis Mineral dan Pertambangan ...

 · LSM ( NGO) juga masuk dalam kategori pemangku kepentingan. Karena keberadaan mereka ingin memastikan bahwa Anda sebagai pelaku bisnis mineral dan tambang melakukannya dengan benar sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan, atau regulasi dalam bentuk lainnya. Jadi, LSM juga merupakan pemangku kepentingan.

WILAYAH PERTAMBANGAN DALAM TATA RUANG NASIONAL

Wilayah pertambangan dalam tata ruang nasional 7 dilakukan revisi terhadap RTRW (Provinsi atau Kabupaten/Kota), yang hanya dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam lima tahun. DAFTAR PUSTAKA Bambang, S., 2008, Kebijakan, permasalahan dan prospek pertambangan mineral di Indonesia, Kolokium Puslitbang Tekmira, Bandung.

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bagi kepentingan khalayak banyak, untuk menetapkan WP. Pasal 14 UU Minerba mengatur bahwa penetapan WP akan dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara ...

Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi ...

Widhayani Dian Pawestri (2020) Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Pasal-Pasal Omnibus Law Akomodasi Kepentingan Pelaku …

 · Poin tersebut merevisi aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 83 yang berbunyi, luas satu WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas …

Mengenal Izin Usaha Pertambangan Khusus

 · 3. pertambangan mineral bukan logam; dan 4. pertambangan batuan. ... IUPK diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kepentingan daerah. IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) Wilayah IUPK. Apabila Pemegang IUPK menemukan jenis mineral lain dalam wilayah IUPK sebagaimana ...

(PDF) DAMPAK BURUK AKTIVITAS PERTAMBANGAN PT. …

(Pasal 4) 2) Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara bagi kepentingan nasional. (Pasal5) 3) Pengelompokan usaha pertambangan : Mineral dan Batubara 4) Penggolongan tambang mineral: radioaktif, logam, non logam dan batuan. (Pasal 34) 5) 21 kewenangan berada di tangan pusat.

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN …

17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 18. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 19.

ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …

 · Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat …

ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL …

Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik sehingga aspek ...

Geofisika Pertambangan

 · Seluruh aspek-aspek akademik yang mendukung dalam mempelajari aplikasi ilmu geofisika untuk eksplorasi tambang yaitu bidang minat geofisika pertambangan. Hampir semua metode-metode geofisika dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi mineral dan bahan tambang, mulai dari metode magnetik, geolistrik, gravity, seismik bahkan sampai metode elektromagnetik.

PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM …

produksi tambang terhitung kecil bagi kepentingan nasional. Untuk itulah pada tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak relevan lagi

Pengundangan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan ...

 · Pengundangan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan ...

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara perlu menetapkan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; c. bahwa dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap sektor pertambangan pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan

Rawan Kepentingan, Para Ahli Minta Revisi UU Minerba Ditunda

Rawan Kepentingan, Para Ahli Minta Revisi UU Minerba Ditunda. Jakarta, CNBC Indonesia- Para akademisi dan pakar pertambangan meminta pemerintah untuk menunda bahkan menghentikan rencana revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK …

gambut). Pertambangan mineral digolongkan atas : a. Pertambangan mineral radioaktif b. Pertambangan mineral logam c. Pertambangan mineral bukan logam, dan d. Pertambangan batuan PEMBAHASAN Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa Petambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) dikelola berasaskan : a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan ...

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB II Asas dan Tujuan

 · Mengenai Asas dan Tujuan terdapat dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: Manfaat, dalam setiap kegiatan usaha pertambangan hendaknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Keadilan, memberikan keadilan bagi setiap pihak.

PERTAMBANGAN

menggambarkan bagaimana pertambangan secara positif dapat mempengaruhi pencapaian TPB dengan mendorong pengembangan ekonomi berbasis luas dan menyediakan mineral penting untuk teknologi, infrastruktur, energi dan pertanian, dan pada saat yang sama menyorot cara-cara pertambangan berkontribusi

UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ...

 · Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral ...

MEMAHAMI ASPEK KRITIS JASA PERTAMBANGAN

 · Usaha Jasa Pertambangan diatur dalam Pasal 124 s/d Pasal 127 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat empat hal pokok yang diatur dalam pasal-pasal tersebut yaitu: Pengutamaan dalam Penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN A. Konsep Pertambangan

tambang seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan: "Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d.

Permasalahan Pertambangan Di Indonesia

 · Regulasi Permasalahan Pertambangan Di Indonesia. Setiap kali ada pengetatan regulasi demi kepentingan negara dan bangsa, para investor juga mengeluh bahwa pertambangan mengalami masalah. UU No.4 tahun 2009 mengandung banyak perubahan yang tidak dapat diterima oleh investor, antara lain masalah pembatasan wilayah, masalah kewajiban pengolahan ...

Proses Bisnis Usaha Pertambangan Minerba, Masalah dan ...

 · Terdapat sejumlah masalah dalam proses bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), yaitu: semakin tidak jelas arah pengaturan politik hukum pertambangan minerba yang cenderung berubah setiap saat, kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak terhadap hajat hidup orang banyak, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Greenpeace: UU Minerba Hanya untuk Kepentingan Pengusaha ...

 · JAKARTA, KOMPAS - Juru Bicara bidang Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika menilai, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang hanya untuk kepentingan pengusaha batubara.. Hal itu dikatakan Hindun dalam diskusi online bertajuk …

PENAMBANGAN UMUM BATUBARA

Namun keberadaan UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini belum didukung oleh peraturan pelaksanaannya, termasuk pengaturan mengenai perizinan pertambangan, sehingga Menteri ESDM kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Energi dan SDM No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya

Pentingnya Kaidah Pertambangan Yang Baik • Petrominer

 · Jakarta, Petrominer – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, kembali mengingatkan pentingnya melakukan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dalam kegiatan pertambangan. Alasannya, biaya yang ditanggung untuk …

Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang ...

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Minerba untuk Kesejahteraan Rakyat

Abstrak Konflik kepentingan antara sektor kehutanan dan pertambangan masih sering terjadi di Indonesia, sementara, keterdapatan mineral dan batubara sejauh ini dapat dipastikan sebagian besar ...

DOMESTIC MARKET OBLIGATION MINERBA – HMT-ITB

 · Daftar pemakai batubara untuk kepentingan dalam negeri dan badan usaha pertambangan pemasok batubara pada tahun 2014 telah diatur didalam Keputusan Menteri ESDM No. 2901 K/30/MEM/2013. Selain menyampaikan data kebutuhan mineral atau batubara dalam negeri, PMDN dan PBDN berkewajiban membelinya untuk kepentingan dalam negeri.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pertambangan ...

 · Sesuai amanat Undang-undang Minerba, ada kewajiban dari pemerintah melalui Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Adapun obyek utama pengawasan dilakukan terhadap: (1) Teknis Pertambangan; (2) Konservasi Sumberdaya Mineral dan Batubara; (3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan; (4) Keselamatan Operasi Pertambangan…

Kebijakan Nasional Mineral dan Batu Bara Selesai Disusun ...

 · Kebijakan Nasional Mineral dan Batu Bara Selesai Disusun. Kebijakan nasional mineral dan batu bara akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, dalam menentukan arah pengembangan sektor pertambangan hingga jangka panjang. Harga dan produksi batu bara 2014 hingga 2018.

Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan …

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Concept of the Form of a Mineral . and Coal Mining Company in the ... tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama (mutual-interest) layaknya makna …